Ini Tanggapan Polri tentang predikat "Terkorup" (Hasil Survei ICW)

Audrey Santoso
Jul 21, 2017
2 min read

Jakarta - Pihak Polri mempertanyakan hasil survei antikorupsi 2017 yang menunjukkan rekrutmen Calon PNS (CPNS) dan kepolisian menjadi sektor terkorup di Indonesia. Polri mempertanyakan responden survei tersebut.

"Yang pertama, sumbernya ICW itu dari mana? Survei mereka itu melalui siapa yang mereka lihat. Kita kan harus lihat dulu, apakah daerah perkotaan, apa pedesaan, tingkat pendidikannya," kata Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Martinus Sitompul di gedung Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (20/7/2017).

Menurut Martinus, bila responden survei berasal dari kalangan orang-orang yang pernah memiliki masalah dengan polisi, semisal korban kesewenang-wenangan oknum aparat, responden itu akan memberi penilaian buruk terhadap Polri. Namun Polri ditegaskan Martinus tetap menghargai hasil survei tersebut.

"Kalau dia menyasar kepada mereka-mereka yang pernah menjadi korban, atau katakan lah yang korban penyalahgunaan polisi, ya pasti itu jelas dari survei mereka itu," ujarnya.

"Kita menghargai. Kalau ada informasi-informasi seperti itu menjadi sebuah masukan bagi kita," imbuh dia.

Martinus mengatakan, survei harus mewakili semua elemen di masyarakat agar hasilnya tidak bias dan akurat.

"Harus representatif untuk bisa menghasilkan sebuah survei yang signifikan yang bisa mendekati ke sebuah kebenaran," ujar Martinus.

Hasil survei Polling Centre, bekerja sama dengan Indonesia Corruption Watch (ICW) juga menyebutkan proses rekrutmen calon PNS sebagai yang terkorup di Indonesia.

"Rekrutmen CPNS dan kepolisian merupakan sektor terkorup menurut masyarakat," ungkap peneliti Polling Centre, Henny Susilowati saat memaparkan hasil survei di Hotel Sari Pan Pacific, Jl MH Thamrin, Jakpus, hari ini.

Survei dilakukan pada periode April dan Mei 2017 di 34 provinsi. Responden dipilih dengan metode multistage random sampling dengan probality probability to size (PPS). Margin of error survei sebesar +- 2,1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Survei pun didistribusikan ke 51% warga urban (perkotaan) dan 49% warga rural (pedesaan). Menurut Henny, survei pada sektor ini menggunakan indikator permintaan uang dari pihak tertentu kepada masyarakat terkait dengan pelayanan dalam sektor yang disurvei.

Hasil survei juga menunjukkan 50 persen masyarakat yang pernah berhubungan dengan kepolisan (13 persen dari total responden) menyatakan pernah diminta uang atau hadiah secara tidak resmi. Ada praktik pemerasan dalam hal ini.(DN)