Hari ini Buruh Gelar Demo di DPR Desak Perppu Ormas Dicabut
- Yahya G Nasrullah / Muhammad Abdus Syakur
- Aug 15, 2017
- 3 min read
HotNews.com– Gabungan serikat buruh yang terhimpun dalam Aliansi Aksi Bersama Cabut Perppu Ormas akan menggelar aksi demo menuntut pencabutan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Hari ini Rabu (16/08/2017) .
Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, tuntutan tersebut didasari atas keyakinan bahwa Perppu ormas tidak hanya menyasar organisasi seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), tetapi juga organisasi lainnya yang kritis terhadap kebijakan pemerintah.
Ia menilai, nantinya pengaturan pembubaran serikat buruh juga bisa diperlakukan dengan Perppu ormas.
Sehingga, kata Said, gerakan buruh yang sering melakukan aksi demonstrasi, merasa terancam dan menjadi korban Perppu Ormas ini.
Meskipun aksi-aksi buruh, terangnya, ditujukan untuk menuntut keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang juga merupakan bentuk dari pengamalan terhadap nilai-nilai Pancasila itu sendiri.
“Instrumen pengadilan dirampas dengan adanya Perppu ormas ini,” ujarnya di Kantor YLBHI, Jakarta, Selasa (15/08/2017)
“Itu yang kita persoalkan. Kewenangan pembubaran itu melalui Perppu ormas hanya sepihak di pemerintah,” tambahnya.
Said menjelaskan, aksi menuntut dicabutnya Perppu ormas tersebut juga dilakukan serentak di kota di 11 provinsi lain, seperti di Kota Surabaya dan Medan.
Diperkirakan, untuk aksi demo di Jakarta akan dilakukan oleh sebanyak 1.500 buruh. Sedangkan untuk di daerah sebanyak ratusan.
“Ini sebagai konsolidasi awal, aksi penolakan akan terus bergulir,” pungkasnya.*(H)
Sejak awal, banyak yang mengkritik bahkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pun mengkritik Perppu Ormas karena banyaknya pasal karet dalam Perppu itu yang dapat menghadirkan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan prinsip HAM dan hukum.
Jelas Wakil Ketua Majelis Syura PKS Hidayat Nur Wahid (HNW). Korban pasal karet Perppu Ormas ini pun sudah banyak kata dia.
Said menjelaskan, aksi menuntut dicabutnya Perppu ormas tersebut juga dilakukan serentak di kota di 11 provinsi lain, seperti di Kota Surabaya dan Medan.
Seperti gerakan Pramuka yang pencairan dananya ditunda oleh Kemenpora karena Ketua Kwarnasnya dituduh terkait Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), atau orang yang demo Perppu Ormas dituding kroni HTI.
Hal itu ia sampaikan menyikapi tuduhan provokatif kader Partai NasDem, Viktor Bungtilu Laiskodat, di Kupang, NTT, awal Agustus lalu. Viktor menuduh PKS dan sejumlah partai lain menolak Perppu Ormas karena mendukung kelompok ekstremisme dan “negara khilafah”.
Diperkirakan, untuk aksi demo di Jakarta akan dilakukan oleh sebanyak 1.500 buruh. Sedangkan untuk di daerah sebanyak ratusan.
“Ini sebagai konsolidasi awal, aksi penolakan akan terus bergulir,” pungkasnya.
“Fitnah politisi NasDem (Viktor) di NTT, tapi malah didukung oleh kawan-kawannya di Nasdem tersebut, terbukti lagi bahwa Perppu itu memang pasal karet yang represif, karena mengasumsikan bahwa menolak Perppu berarti anti Pancasila dan NKRI dan jadi kroni HTI,” ujar HNW kepada hidayatullah.com, Jumat (04/08/2017).
Padahal, jelas HNW, PKS menolak Perppu Ormas justru karena tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Dan karena Perppu itu membahayakan NKRI.
Selain oleh PKS, tambahnya, Perppu Ormas juga ditolak oleh lembaga dan LSM peduli hukum dan HAM yang tak mendukung HT, seperti; LBH se-Indonesia, Komnas HAM, KontraS, PSHK, dan pusat-pusat kajian hukum di kampus-kampus, serta yang lain-lain.
“Sekalipun kami berbeda dengan HTI yang tolak demokrasi dan lain-lain. Kami justru pergunakan demokrasi sebagai wasilah sarana perjuangkan maslahat umat, dan jauhkan mereka dari madharrat termasuk madharrat Perppu pasal karet yang potensial disalahgunakan untuk kembalikan rezim yang dzalim dan otoriter,” jelas Wakil Ketua MPR RI ini.*
OTHER POST:
Go to HOME
Comentarios